Jakarta, Berita Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan patroli yang dilakukan Brimob Polda Jawa Tengah di kantor DPC Partai Gerindra Semarang merupakan tindakan yang ilegal dan memasung demokrasi.
Fadli mengatakan tindakan ini merupakan bentuk kepanikan penguasa.
"Ini merupakan wujud konkret kepanikan penguasa dengan gerakan #2019GantiPresiden yang mendapat sambutan luas di masyarakat," kata Fadli kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/5).
Wakil Ketua DPR itu menegaskan gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang legal dan dijamin konstitusi. Untuk itu Fadli meminta Polri untuk mengusut oknum anggotanya yang masuk ke markas partai dan melakukan pemeriksaan atau intimidasi terkait kaus #2019GantiPresiden.
"Membawa senjata laras panjang adalah tindakan intimidatif. Pasti akan kita usut dan laporkan," tegas Fadli.
Lebih lanjut, Fadli meminta agar polisi tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, polisi adalah alat negara yang fungsinya untuk menegakkan hukum.
"Polisi bukan alat penguasa untuk menekan rakyat," ujar Fadli.
Sebelumnya, Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Semarang didatangi puluhan petugas dari Brimob Polda Jawa Tengah.
Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Sigit Ibnugroho mengaku kedatangan petugas Brimob yang lengkap dengan senjata itu membuat beberapa karyawan kantor ketakutan.
Beberapa petugas Brimob ada yang bertanya tentang keberadaan kaus yang bertuliskan #2019GantiPresiden.
Lihat Juga : Gerindra Sambut Dukungan KSPI untuk Prabowo
"Saya dikabari ada anggota Brimbob sekitar 12 orang. Saya tanya anak-anak disana dan dijawab kalau hanya Patroli biasa. Tapi kok ya ada yang tanya kaus 2019 ganti presiden .
Sigit menjelaskan, di kantor DPC itu hanya ditemukan kaus Pilkada Jateng bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng Sudirman Said dan Ida Fauziah. (DAL)
0 komentar:
Posting Komentar